Pembiayaan Modal Kerja Umum Syariah (PMKUM) adalah Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha produktif baik perorangan maupun badan hukum yang termasuk dalam kategori kecil, menengah dan besar/korporasi untuk tujuan tambahan modal kerja dan pemberian kredit Transaksional kepada kontraktor.

• Membantu menyediakan dana guna pembiayaan kredit modal kerja, sesuai dengan hasil kajian terhadap kemampuan masing-masing Debitur.
• Meningkatkan pelayanan pemberian kredit secara sistematis dan informatif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

• Pembiayaan tanpa angsuran dengan system pembayaran Rekening Koran (R/C)
• Pembiayaan tanpa angsuran dengan system pembayaran Non Rekening Koran
• Pembiayaan dengan angsuran dengan system installment.

Sesuai dengan kebutuhan modal kerja dari usaha yang dibiayai

• AKad Musyarakah maksimal 1 Tahun dan dapat diperpanjang
• Murabahah maksimal 3 Tahun

Musyarakah dan Murabahah  

1. Agunan Pokok
   • Usaha yang dibiayai
2. Agunan Tambahan
   • Tanah dan/atau Bangunan yang diikat secara APHT dengan nilai minimal 125% dari Plafond.
   • Kepemilikan Agunan dalam bentuk SHM atau SHGB

1. Debitur Perseorangan
   • Fotocopy E-KTP Debitur (suami & istri)
   • NPWP
   • Pas Photo 4X6 sebanyak 2 lembar
   • Laporan Keuangan
   • Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP)
2. Debitur Perusahaan
   • Fotocopy E-KTP (Pengurus, Pemilik)
   • Akta Pendirian
   • Akta Perubahan
   • Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM
   • Surat Persetujuan Komisaris
   • Laporan Keuangan Audit (Permohonan diatas 5 Milyar)
   • Ijin Usaha (SIUP, TDP, NPWP, SIUJK, HO, Amdal, dll.) sesuai dengan kegiatan usaha nasabah.
3. Debitur Group
   • Pernyataan tertulis yang menyatakan kerjasama antara debitur dengan Group usahanya untuk melaksanakan suatu proyek.
   • Harus ada pernyataan dari Group tersebut kepada Bank untuk memberikan kuasa kepada Bank terhadap termijn yang masuk untuk dipindah bukukan ke rekening pembiayaan an. Debitur