Berita

Koordinasi Bank NTB Syariah & KPK “Program Optimalisasi Penerimaan Daerah”

Mataram – PT. Bank NTB Syariah menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka “Koordinasi Program Optimalisasi Penerimaan Daerah” Selasa (19/3), bertempat di Ruang Rapat Besar PT. Bank NTB Syariah Kantor Pusat. Pada kesempatan tersebut turut hadir Tim Korsup Pencegahan KPK, Dewan Komisaris PT. Bank NTB Syariah, Direksi PT. Bank NTB Syariah, General Manager dan Desk Head PT. Bank NTB Syariah.

Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah Bapak H. Kukuh Rahardjo dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa dalam membantu Pemda untuk mengoptimalisasikan pendapatan di daerah, PT. Bank NTB Syariah sebagai bank daerah memiliki kontribusi sangat penting untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah tersebut.

Ketua Tim Unit Korsupgah KPK Bapak Kunto Ariawan menuturkan bahwa terdapat beberapa area yang diintervensi oleh KPK melalui program pencegahan korupsinya, antara lain 1) Perencanaan dan Penganggaran, 2) Pengadaan Barang dan Jasa, 3) Perizinan, 4) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, 5) Manajemen ASN, 6) Dana Desa, 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Bapak Kunto Ariawan juga menyampaikan pada kesempatan ini KPK fokus membahas program Optimalisasi Pendapatan Daerah, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan KPK dengan Pengurus Asbanda di KPK, Jum’at (18/1) dan dilanjutkan pertemuan di Solo, Jum’at (22/2). Program ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pungutan pajak-pajak yang ada di daerah ini, agar pemungutannya bisa sesuai dengan yang sebenarnya. Berdasarkan Permendagri yang mengatur terkait pungutan pajak daerah, ada 11 jenis pungutan pajak di kabupaten/kota. Kaitannya dengan bank daerah, adalah bagaimana mengoptimalisasi pendapatan daerah dari 3 jenis pajak daerah antara lain pajak restoran,  pajak hotel dan pajak hiburan.

Pertemuan ini sebagai bentuk persiapan sebelum adanya rapat koordinasi program serupa yang akan diselenggarakan di Kantor Gubernur NTB, Kamis (21/3), dengan mengundang seluruh Sekda dan Inspektorat se-Nusa Tenggara Barat, Bank NTB Syariah, Kanwil Pajak, Kanwil BPN dan Kanwil PLN, ujar Bapak Kunto Ariawan.

Menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Kunto Ariawan, Bapak Dirut Bank NTB Syariah menyampaikan bahwa kedepannya Bank NTB Syariah siap untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah baik secara langsung maupun e-retribusi dengan menggunakan sistem IT, dan manajemen akan mendiskusikan terlebih dahulu sistem IT apa yang akan digunakan.

Bapak Dirut Bank NTB Syariah melanjutkan, harapannya KPK dapat menjadi pendorong apabila ini menjadi kebijakan yang diberlakukan oleh Pemda, paling tidak dana-dana tersebut ada kontribusinya untuk operasional Bank NTB Syariah. Mengingat dengan menggunakan suatu sistem teknologi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah terdapat biaya yang timbul, sehingga dana-dana tersebut juga harapannya memiliki kontribusi positif untuk Bank NTB Syariah.

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Bapak H. Zainal Fanani yang menyampaikan bahwa Bank NTB Syariah yang notabene bank milik daerah punya kewajiban mendukung program ini, Bank NTB Syariah harus memberikan investasi, dengan menghitung potensi dana penerimaan pajak, Bank juga harus memikirkan pengendapannya sebelum diutilisasi oleh Pemda, supaya investasi Bank mendapatkan imbal hasil.

Pada kesempatan tersebut Komisaris Bank NTB Syariah Bapak H. Muhammad Nur juga menyampaikan bahwa ada tiga hal yang menjadi pokok dari optimalisasi penerimaan daerah dalam hal ini penerimaan pajak, pertama aspek kebijakan daerah yang mendukung sehingga dalam menyiapkan perangkat untuk menerima pajak daerah tersebut tidak mengalami kesulitan, kedua aspek teknologi, Bank harus menyiapkan dan menemukan teknologi yang tepat, dan ketiga operasionalnya, yaitu maksimalnya penerimaan pajak dan minimalnya kebocoran yang berakibat pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Related